pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as supaya mengirim pengamat pemilihan publik dibuat imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi selama Salah satu dasawarsa pada negara afrika selatan tersebut.
menurut laporan media lokal dalam sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat kepada wakil presiden juga menteri luar negeri zimbabwe agar mengakui skill teknis harare guna menyelenggarakan pemilihan umum. namun ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat pada negeri juga internasional.
saya siap mencari dana terhadap pemilihan umum nasional yang harmonis dalam zimbabwe, saat zimbabwe membuka pintunya kepada pengamat non-pemerintah yang independen, tutur carson di dalam suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, kalau zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional dalam waktu pemilihan umum kedepan, saya siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan aksi supaya meredakan seluruh sanksi ini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan akan menyelenggarakan pemilihan umum antara juni serta september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun dan telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, kata xinhua. ia mengatakan surat itu berusaha memutuskan persyaratan yang bagi rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tidak mampu dalam Satu tahap memuji skill zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional dan selama ketika lain menuntut proses tersebut diawasi, papar charamba.
dalam kasus bagaimana pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk selama 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi dan demokrasi zimbabwe untuk mendukung sejumlah sanksi dan meliputi larangan kepada lembaga keuangan agar menungkapkan pinjaman juga kredit ataupun memangkas utang buat zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba menungkapkan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh melalui menyarankan ia memiliki wewenang agar mencabut sanksi.
ia tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan sanksi dan diputuskan dengan sistem parlementer. ia dan merupakan orang luar, kata charamba. seluruh sanksi berada dalam luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian serta pembekuan aset kepada pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa di penghujung maret, sudah menganggarkan 83 orang dari mendaftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil dan damai di zimbabwe dalam 16 maret.
namun, 10 orang --termasuk presiden mugabe, istrinya juga para pejabat senior militer-- baru termasuk di selama mendaftar sanksi uni eropa.